Media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah di Indonesia. Melalui platform-platform seperti Twitter, Instagram, dan Facebook, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai kebijakan dan program-program pemerintah.
Menurut Pakar Komunikasi Politik, Dr. Wawan Mas’udi, media sosial memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah secara langsung. “Dengan adanya media sosial, masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Salah satu contoh konkrit dari peran media sosial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah adalah kasus e-KTP yang terungkap melalui Twitter. Melalui unggahan-unggahan di media sosial, masyarakat menjadi tahu bahwa proyek e-KTP mengalami korupsi yang merugikan negara. Hal ini memaksa pemerintah untuk bertanggung jawab dan melakukan investigasi lebih lanjut.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial juga memiliki sisi negatifnya. Banyaknya informasi palsu atau hoaks yang beredar di media sosial dapat membingungkan masyarakat dan mengganggu proses demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan memastikan informasi yang mereka terima adalah benar.
Dalam konteks ini, peran media mainstream juga tidak boleh diabaikan. Menurut Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, media mainstream masih memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan terverifikasi kepada masyarakat. “Kedua jenis media, baik media sosial maupun media mainstream, saling melengkapi dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah,” ujarnya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran media sosial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah di Indonesia sangatlah penting. Namun, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan media untuk memastikan informasi yang disampaikan adalah benar dan dapat dipercaya.